Aceh Tenggara, 18/12 — BWS Sumatera I mendampingi kunjungan kerja Anggota DPR RI H. Irmawan ke Kabupaten Aceh Tenggara untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur terdampak.
Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Babulrahmah dan Kecamatan Ketambe yang mengalami kerusakan sungai serta jalan nasional. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascakerusakan.
BWS Sumatera I hadir untuk memberikan pendampingan teknis di lapangan. Kegiatan berlangsung dengan menyusuri sejumlah titik terdampak.
Dalam peninjauan tersebut, BWS Sumatera I memaparkan kondisi alur sungai yang mengalami pendangkalan dan kerusakan tebing. Kerusakan ini berpotensi mengganggu fungsi sungai serta meningkatkan risiko bagi masyarakat sekitar. Selain itu, jalan nasional di sekitar lokasi turut terdampak akibat gerusan aliran air.
Kondisi ini mempengaruhi kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Penanganan cepat menjadi kebutuhan mendesak.
Anggota DPR RI H. Irmawan menyampaikan bahwa pemulihan akan dilakukan secepat mungkin demi mendukung aktivitas masyarakat dan menjaga aspek keamanan. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur agar dampak kerusakan tidak meluas.
Masukan teknis dari BWS Sumatera I menjadi bagian penting dalam perencanaan penanganan. Data lapangan yang disampaikan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Sinergi antar pihak terus diperkuat.
Sebagai bentuk respons cepat, BWS Sumatera I telah melakukan langkah awal penanganan di lokasi terdampak. Upaya ini difokuskan pada pemulihan aliran sungai agar fungsi hidrolis tetap berjalan optimal. Pembersihan material dan penataan alur air menjadi bagian dari penanganan awal. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi banjir lanjutan. Kegiatan dilaksanakan sesuai kondisi lapangan.
BWS Sumatera I akan terus memantau perkembangan kondisi sungai dan infrastruktur pendukung lainnya. Penanganan lanjutan akan disesuaikan dengan hasil evaluasi teknis di lapangan.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen menjaga keamanan wilayah dan kenyamanan masyarakat. Koordinasi teknis akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Penanganan diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
