BANDA ACEH - Sinergi antardaerah untuk memperkuat ekonomi nasional kembali menguat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Aceh menggelar forum strategis Misi Dagang dan Investasi yang berlangsung di Hotel Amel Convention Center, Banda Aceh, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Forum bergengsi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa, bersama Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E. yang akrab disapa Dek Fadh. Agenda ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam upaya mempererat hubungan perdagangan dan investasi lintas provinsi di wilayah barat Indonesia.
Hadir mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,kakanda ,Dr,Ir, Azzanudin Kurnia, S.P.,M,P., juga Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan (P3UP), Bapak Habiburrahman, S.P.,M.Sc. Kehadirannya menjadi representasi komitmen Distanbun Aceh dalam mendorong komoditas unggulan pertanian dan perkebunan Aceh agar mampu bersaing dan menembus pasar yang lebih luas, khususnya pasar Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu pusat industri pengolahan terbesar di Indonesia.
Jatim Sebagai Hub Industri, Aceh Sebagai Lumbung Komoditas
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kolaborasi antara Jawa Timur dan Aceh adalah kolaborasi yang saling melengkapi. Jawa Timur memiliki kekuatan pada industri pengolahan, jaringan distribusi nasional, hingga akses ekspor, sementara Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah sebagai lumbung komoditas perkebunan berkualitas dunia.
"Jawa Timur siap menjadi offtaker dan mitra hilirisasi bagi komoditas-komoditas unggulan Aceh. Kita tidak hanya bicara jual-beli, tapi bagaimana kita membangun rantai pasok yang berkelanjutan," ujar Khofifah.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh) menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut Dek Fadh, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini tengah fokus mendorong transformasi ekonomi Aceh dari sekadar menjual bahan mentah menjadi produk olahan yang bernilai tambah tinggi.
"Kita punya kopi Gayo yang mendunia, nilam Aceh yang menguasai 90 persen pasar dunia, kakao, kelapa sawit, pala, dan komoditas unggulan lainnya. Selama ini petani kita sering terkendala pasar dan harga. Dengan adanya misi dagang dengan Jatim, kita harapkan ada kepastian pasar, kepastian harga, dan yang paling penting, investasi untuk pengolahan di Aceh," tegas Dek Fadh.
Peluang Besar Bagi Komoditas Perkebunan Aceh
Kepala dinas DISTANBUL Aceh diwakili oleh
Kepala Bidang P3UP Distanbun Aceh, Habiburrahman, S.P.,M.Sc., menjelaskan bahwa forum ini sangat strategis bagi sektor perkebunan Aceh. Ia memaparkan sejumlah komoditas unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikerjasamakan.
Pertama, Kopi Arabika Gayo. Kopi ini sudah memiliki indikasi geografis dan pasar ekspor yang kuat, namun masih membutuhkan mitra untuk pengolahan lanjutan dan perluasan pasar domestik melalui jaringan Jatim.
Kedua, Nilam Aceh. Aceh adalah produsen minyak nilam terbesar di dunia. Namun, selama ini ekspor masih dalam bentuk minyak mentah. Melalui misi dagang ini, diharapkan ada investor dari Jatim yang mau berinvestasi membangun industri parfum dan turunan nilam di Aceh.
Ketiga, Kelapa Sawit dan Kakao. Kedua komoditas ini menjadi tulang punggung ekonomi petani Aceh. Kerja sama perdagangan akan memastikan serapan hasil petani lebih stabil.
"Melalui kegiatan Misi Dagang dan Investasi ini, diharapkan terjalin kerja sama perdagangan yang semakin solid antardaerah, memperluas jangkauan pasar komoditas unggulan pertanian dan perkebunan, serta mendorong potensi investasi yang saling menguntungkan bagi kemajuan perekonomian Provinsi Aceh dan Jawa Timur," jelas Habiburrahman.
Ia menambahkan, Distanbun Aceh juga menawarkan skema investasi di bidang pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha perkebunan rakyat berbasis korporasi petani.
Kegiatan Misi Dagang dan Investasi ini diakhiri dengan sesi business matching antara pelaku usaha asal Jawa Timur dan Aceh. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan transaksi dagang antar pelaku usaha dari kedua provinsi dilaporkan tercapai, menandai awal yang baik bagi kebangkitan ekonomi kolaboratif.
Pemerintah Aceh berharap, kegiatan serupa tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi agenda berkelanjutan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh petani dan pekebun di tingkat gampong.
