Banda Aceh - Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 6,09% secara tahunan (year on year) hingga Januari 2026, dengan kenaikan bulanan sebesar 3,55% di bulan yang sama. Hal ini dipicu oleh dampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025 yang mengganggu jalur distribusi dan produksi komoditas strategis di berbagai daerah.
Komoditas pangan seperti beras, bawang merah, dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga, ditambah penyesuaian tarif listrik dan angkutan udara. Gangguan pasokan juga menyebabkan harga melonjak di beberapa wilayah, termasuk Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Takengon, dan Kuala Simpang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menjelaskan bahwa inflasi ini terutama disebabkan oleh gangguan distribusi pascabencana. Namun, dengan perbaikan infrastruktur dan normalisasi pasokan, inflasi diharapkan dapat lebih terkendali di bulan-bulan mendatang.
Bank Indonesia, Pemerintah Aceh, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus berupaya menstabilkan harga melalui pengendalian harga, kelancaran distribusi bahan pokok, dan operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat.
Agus Chusaini juga mengajak masyarakat untuk berbelanja bijak, membeli sesuai kebutuhan, dan mendukung diversifikasi konsumsi pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga.
"Dengan konsumsi yang bijak, kita dapat membantu menjaga stabilitas harga di tengah proses pemulihan distribusi," ujarnya.
