Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi memulai Program Pendidikan Kebanksentralan (PPK) Tahun 2026 melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama enam perguruan tinggi di Aceh. Keenam kampus tersebut meliputi Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Teuku Umar, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Abulyatama, dan Universitas Serambi Mekkah.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan kuliah umum kebanksentralan yang diikuti sekitar 250 dosen dan mahasiswa, bertempat di Aula FMIPA Universitas Syiah Kuala.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program Pendidikan Kebanksentralan merupakan inisiatif strategis yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni pembelajaran, penelitian, dan pemberdayaan. Program ini juga sejalan dengan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadi penguatan dari program beasiswa Bank Indonesia.
Menurutnya, PPK tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi kebanksentralan, tetapi juga mendorong kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berdampak luas.
“Melalui program ini, kami ingin membangun ekosistem kolaboratif yang mampu menghasilkan bauran kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Berbagai agenda akan dijalankan bersama perguruan tinggi mitra, seperti kuliah umum lanjutan, riset kolaboratif, penguatan kurikulum, hingga program pemberdayaan mahasiswa. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika ekonomi sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Agus juga memaparkan bahwa perekonomian Aceh pada tahun 2026 diproyeksikan mulai pulih secara bertahap. Pemulihan ini didorong oleh percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah.
Agus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perguruan tinggi, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mitra dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset.
Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Selain itu, penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan turut menjadi fokus utama.
Upaya tersebut diperkuat melalui pengembangan klaster pangan berbasis end-to-end untuk meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh.
